Rakornas Humas PTKIN Melahirkan Sejumlah Rekomendasi Penting

Humas IAIN Parepare — Rapat Koordinasi Nasional Humas PTKIN berakhir dan resmi ditutup oleh Ketua Forum Humas (Forhumas) PTKIN se- Indonesia bersama Koordinator Humas Dirjen Pendis, Sollah Taufik, Jumat malam, (5/11/2021).


Rakornas Humas yang dibuka oleh Dirjen Pendis Kemenag, Ali Ramdhani melahirkan sejumlah gagasan perubahan dan rekomendasi penting, khususnya dalam penguatan organisasi kehumasan (Forhumas), eksistensi dan peran pengelola dan pranata humas pada tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).


Sesuai arahan Dirjen Pendis, Ali Ramdhani pada saat membuka Rakornas yang meminta humas memetakan dan memitigasi masalah kehumasan. Maka forum Rakornas telah merumusakan pokok-pokok pikiran dan sejumlah rekomendasi yang akan dilaporkan langsung kepada Dirjen Pendis Kemenag RI.


Pada penguatan organisasi kehumasan, peserta Rakornas berhasil merumuskan dan menetapkan AD/ART organisai Forum Humas (FORHUMAS) sebagai wadah berhimpun bagi pengeolola humas PTKIN. Rakornas juga telah memilih tim formatur. Suherman, Kasubag KHM Parepare terpilih sebagai salah satu anggota tim formatur, bersama dengan 8 orang lainnya.


Tim formatur lainnya, yaitu Suhirman Aditya (Humas UIN Mataram) sebagai ketua, Solla Taufik (Humas Dirjen Pendis), Rantonggi (IAIN Padangsidimpuang), Syamsuddin (UIN Jakarta), Mahyudin (UIN Yogyakarta), Yuni Salma (UIN Sumatera Utara), Agus Prayitno (UIN Samarinda), dan Sahrizal (IAIN Langsa). Tim formatur.diamanahkan menyempurkan struktur kepengurusan Pengurus Nasional Forhumas.


Sementara beberapa rekomendasi yang dilahirkan dinilai cukup strategis untuk penguatan peran humas di PTKIN. Ada pun poin-poin rumusan rekomendasi sebagai berikut;

Pada bidang SDM direkomendasikan peningkatan kuantitas tenaga kehumasan melalui rekrumen CPNS, P3K atau penambahan staf humas pada PTKIN
Peningkatan kualitas atau capacity building tenaga kehumasan melalui program diklat, workshop, sharing session, dan program benchmarking.
Tunjangan JFT Pranata Humas disetarakan dengan JFT lainnya sehingga tidak terjadi perbedaan yang jauh antar JFT lainnya.
Penilaian dan penetapan angka kredit JFT Pranata Humas oleh pejabat penilai dari lingkungan Kemenag sendiri.
Perlunya penguatan eksistensi dan optimalisasi peran humas PTKIN melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pendis Kemenag RI.
Surat undangan Humas pada kegiatan berskala nasional dan regional Kemenag RI dikeluarkan oleh Kemenag pusat atau panitia pusat yang terkait.
Meningkatan anggaran, sarana prasarana dan peralatan khusus yang menunjang pelaksanaan fungsi humas di PTKIN.