Relasi Partai Politik dan Korupsi

Oleh: Rusdianto Sudirman, S.H, M.H.

(Pengamat dan Pengajar Hukum Tata Negara IAIN Parepare)

OPINI—Persoalan mahar politik telah membudaya di lingkaran partai politik (parpol), terutama jelang pencalonan baik dalam ajang pilkada maupun pemilu. Politik transaksional yang berujung permintaan uang terhadap kandidat yang diusung, memicu terjadinya praktik korupsi karena harus mencari (mengembalikan) mahar politik kepada para pengusaha penyandang dana. Bentuk-bentuk pengembaliannya bisa beragam, mulai dari bagi-bagi proyek yang didanai APBD sampai gratifikasi pengurusan izin usaha yang pada akhirnya berujung korupsi.

Selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia terlalu didominasi perspektif hukum dan administrasi. Padahal dalam banyak kasus, ditemukan ada relasi antara tindakan korupsi dengan aspek politik, terutama partai politik sebagai institusi penting dalam sistem politik yang demokratis.

Perlu dipahami, perspektif hukum sudah tidak cukup untuk memberantas korupsi sebab kejahatan itu selalu berhubungan dengan modal yang masuk dan terintegrasi ke institusi penyelenggaraan negara secara massif sehingga pembahasan tentang korupsi juga harus melihat keterkaitannya dengan aspek politik, seperti demokrasi, dan kelembagaan partai politik.

Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang demikian itulah disebut dengan sistem demokrasi. Itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar.

Untuk menjalankan mekanisme demokrasi, dalam konstitusi diatur tentang pelaksanaan pemilu. Pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali merupakan mekanisme sirkulasi elit baik itu di eksekutif maupun legislatif, sekaligus juga menjadi ukuran apakah negara itu telah demokratis atau tidak. Di dalam proses penyelenggaraan pemilu menghadirkan parpol sebagai pilar utama demokrasi.

Keberadaan parpol penting karena…