OPINI; Physical Distancing dan Budaya Komunikasi

OPINI; Physical Distancing dan Budaya Komunikasi
Penulis: La Ode Arwah Rahman, Dosen Ilmu Komunikasi IAIN Parepare.

OPINI — Hampir sebulan diimbaukan (baca: diberlakukan), kebijakan social distancing atau physical distancing belum juga memberikan dampak signifikan pada upaya menekan angka infeksi wabah corona di Indonesia. Hari – hari ini kita terus dihadapkan pada fakta erupsi kasus infeksi Covid-19, yang diperkirakan beberapa minggu kedepan masih terus berlanjut, dengan tingkat jumlah ledakan kasus yang semakin mengkhawatirkan.

Harus diakui, social distancing (pembatasan interaksi sosial) atau physical distancing (pembatasan jarak fisik) adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia yang berwatak kolektivis komunal. Bisa jadi ini salah satu penyebab ‘gagalnya’ gerakan yang dimotori langsung Presiden Jokowi itu, sebagai alternatif kebijakan lockdown dan darurat sipil yang batal diberlakukan oleh pemerintah dengan berbagai alasan.

Tulisan ini coba dibangun dengan melacak budaya komunikasi manusia Indonesia yang dikenal ramah, senang kumpul dan memiliki keterikatan sosial yang tinggi. Masyarakat kita tak memiliki jejak budaya individualistik yang mengedepankan sekat – sekat privat dan kebebasan individu sebagaimana di negara-negara barat.

Kita terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi dalam jarak sosial yang rapat dan terbuka, termasuk dalam urusan-urusan pribadi sekalipun. Bahkan pada sebagian masyarakat, ada budaya berbagi yang melibatkan semua anggota kelompok, yang dapat ditemui di suku-suku pedalaman di Indonesia. Ini berbeda misalnya dengan masyarakat Eropa atau Amerika yang memiliki kultur individualistik yang kental.

Selain itu, masyarakat Indonesia tidak memiliki perangkat literasi yang cukup dalam menghadapi wabah besar bersifat pendemik yang melahirkan turbulensi sosial seperti saat ini. Minimal dituturkan dari generasi ke generasi, yang memungkinkan mereka memiliki skill dan pengetahuan serta kecakapan bagaimana menghadapi ancaman virus yang terus merebak.

Kedua, ‘kegagalan’ kampanye social distancing atau physical distancing kemungkinan disebabkan pengkomunikasian program ini ke masyarakat yang tidak terencana dengan baik. Penanganan komunikasi krisis oleh pemerintah pusat dalam menghadapi wabah Covid – 19 terkesan kacau dan dadakan, yang melahirkan krisis komunikasi, menurunkan tingkat kepercayaan serta merusak reputasi pemerintah di mata masyarakat dalam penanganan virus Corona.

Saat kampanye social distancing dilaksanakan di minggu-minggu pertama, ketaatan masyarakat untuk mengikuti imbauan tersebut presentasinya sangat kecil. Sekiranya saja, semua masyarakat mengikuti ajakan pemerintah untuk berada di rumah masing-masing selama 14 hari, kemungkinan infeksi Corona di Indonesia dapat diminimalisir, dan angkanya tidak sebesar saat ini.

Kegagalan ini, dari strategi komunikasi dapat dicermati pada desain pesan dan penggunaan komunikator yang tidak sepenuhnya diperankan dengan baik oleh otoritas resmi yang ditunjuk, yakni Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB). Komunikasi penanganan krisis tidak terpusat dan statement – statement yang dikeluarkan berbagai lembaga pemerintahan di tingkat pusat melahirkan blunder komunikasi.